Upah Minimum 2021 Tidak Naik agar Cegah Terjadinya PHK

Upah Minimum 2021 Tidak Naik agar Cegah Terjadinya PHK

Upah Minimum 2021 Tidak Naik agar Cegah Terjadinya PHK

Upah Minimum 2021 Tidak Naik agar Cegah Terjadinya PHK, – Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk mengeluarkan jurus lagi untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di tahun depan. Sebab, para buruh dibayangi PHK massal jika kondisi perekonomian tidak membaik dampak covid-19.

Apalagi, jika Indonesia masuk jurang resesi pada kuartal III-2020, dampak yang ditimbulkan adalah potensi PHK. Selain upah, buruh juga minta UMP dinaikkan 8%.

Melansir https://maxbetresmi.com/, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan. Kini yang terpenting yang harus diperhatikan pemerintah serius penanganan Covid-19. Konsep pencegahan PHK massal dan naikan upah buruh di 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan. Kebijakan mempertahankan upah minimum atau UMP 2021 bagi pekerja dan atau buruh merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah. Agar perusahaan tidak semakin goyah dalam masa pemulihan ekonomi usai pandemik COVID-19

“Sehingga memang ini harus tetap menjadi perhatian karena ini berarti sektor usaha masih dalam situasi sangat-sangat tertekan dan masyarakat tertekan. Sehingga kita harus sama-sama jaga untuk bisa pulih dengan tidak timbulkan trigger salah satu yang bakal menimbulkan dampak negatif ke yang lain,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa.

Peranan fiskal menjadi jembatan antara pengusaha dan pekerja

Sri Mulyani mengatakan kebijakan itu merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai penyeimbang berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

“Jadi pemerintah gunakan instrumen fiskal tanpa timbulkan neraca ke perusahaan yang di sisi lain masyarakat atau buruh juga butuh dukungan. Itu yang dipakai instrumen fiskalnya, membantu sehingga perusahaan tetap bertahan atau bangkit kembali namun masyarakat dan pekerja tetap bisa juga dijaga dari daya beli. Itu peranan fiskal jadi jembatan,” ujarnya.

Pemerintah mencari titik keseimbangan

Menurutnya, jika pemerintah tidak mempertahankan UMP 2020 peluang PHK akan semakin lebar. Jika kebijakan tidak seimbang, lanjut dia, maka perusahaan akan semakin lemah.

“Ini sedang dicari titik balance dari pemerintah dengan berbagai instrumen. Instrumen UMP satu hal, tapi pemerintah gunakan banyak sekali anggaran sosial di dalam rangka kompensasi dan bantu daya beli masyarakat,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *