Taiwan Tuding WHO Bermain Politik dengan Tiongkok

Taiwan Tuding WHO Bermain Politik dengan Tiongkok

Taiwan Tuding WHO Bermain Politik dengan Tiongkok

Taiwan Tuding WHO Bermain Politik dengan Tiongkok – Pemerintah Taiwan menyebut Cina sedang mempraktikkan ekspansionisme otoriter di kawasan Pasifik. Hal itu menyusul rencana Cina menghadirkan militernya di dua negara Pasifik yang baru-baru ini memutuskan hubungan Taiwan.

Berbicara di forum kerja sama negara-negara Pasifik pada Senin, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengaku telah mengetahui informasi tentang ketertarikan Cina membuka kembali stasiun radar di Kiribati dan membangun pangkalan angkatan laut di Provinsi Barat Kepulauan Solomon.

“Dari perspektif strategis jangka panjang, teman-teman dan mitra-mitra yang berpikiran sama harus benar-benar khawatir apakah Pasifik akan tetap bebas dan terbuka, dan apakah para aktor kunci mengikuti tatanan internasional yang berbasis aturan,” ujar Joseph.

Sebagai badan kesehatan dunia, WHO menjadi rujukan banyak pihak di tengah pandemik COVID-19. Melalui WHO dan joker123, negara-negara bisa memberikan perkembangan situasi penyebaran virus corona baru di lokasi masing-masing. Di saat bersamaan, mereka juga bisa mengakses informasi yang dibagikan oleh pemerintah lain maupun WHO sendiri.

Namun, bagi Taiwan kenyataannya berbeda. Hubungan WHO dan Taiwan canggung sampai muncul tudingan dari Taipei bahwa lembaga PBB tersebut telah bermain politik walau ada situasi darurat yang mengancam nyawa manusia. Tuduhan tersebut dilontarkan setidaknya sejak awal wabah COVID-19 terjadi.

Kini Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik dengan empat negara di Pasifik, yakni Palau, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Nauru. Secara keseluruhan terdapat 15 negara di dunia yang membuka hubungan diplomasi dengan Taiwan.

Taiwan bukan anggota WHO karena PBB tidak mengakuinya, dan dianggap bagian dari Tiongkok

Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa Taiwan tidak berstatus sebagai anggota WHO. Ini karena status itu hanya diberikan kepada anggota PBB atau melalui persetujuan Majelis Kesehatan Dunia (WHA). PBB sendiri tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, melainkan bagian dari Tiongkok, meski Taiwan tak pernah berada di bawah yurisdiksi Beijing.

Dengan begitu, pemerintah Taiwan tidak diikutsertakan dalam berbagai pertemuan darurat tentang kesehatan maupun rapat-rapat yang melibatkan para pakar dalam skala global sejak 2016. WHA juga dilaporkan menolak partisipasi Taiwan dalam pertemuan yang berlangsung beberapa tahun terakhir.

Akibatnya, dalam konteks pandemik COVID-19, kasus di Taiwan dijadikan satu dengan Tiongkok. Padahal, sampai Selasa (31/3) Taiwan hanya melaporkan total 306 kasus dan lima kematian. Ini sangat kontras dengan Tiongkok dengan total lebih dari 82.000 kasus dan 3.300 kematian.

Pemerintah Taiwan pun sempat memprotes WHO yang memberi label “sangat berisiko tinggi” terhadap negaranya karena sistem yang diadopsi lembaga itu menyamakan Taiwan dengan Tiongkok. Beijing pun dituding mencampur-adukkan masalah kesehatan dengan kepentingan geopolitik.

Taiwan memprotes WHO soal partisipasi di tengah pandemik COVID-19

Taiwan merasa dirugikan oleh WHO karena meski melaporkan total kasus yang relatif rendah, pemerintah Vietnam, Italia dan Filipina memberlakukan larangan kunjungan dari pulau tersebut. Keputusan itu pada akhirnya dicabut oleh Vietnam dan Filipina usai mengetahui duduk persoalannya.

Baru-baru ini, Taiwan mengungkap bahwa WHO tidak membagikan informasi terkait jumlah kasus dan penanganan COVID-19 yang diberikannya kepada negara-negara lain. Sebelumnya, Taiwan mengatakan WHO tidak memedulikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya pada awal wabah terjadi.

Reuters mengutip komentar pemerintah Taiwan yang menilai ini sama dengan WHO bermain politik dengan nyawa penduduk Taiwan. Taipei menilai WHO tunduk pada tekanan Beijing untuk mengeliminasi partisipasinya dalam organisasi itu. Apalagi WHO beberapa kali memuji Tiongkok perihal penanganan virus corona baru.

Minggu lalu WHO mengaku mengikuti perkembangan COVID-19 di Taiwan dan terus bekerja sama dengan para pakar kesehatan di sana. Geram, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou menegaskan bahwa WHO perlu “terus mengkaji sejumlah pembatasan tidak masuk akal yang dijatuhkan kepada Taiwan berdasarkan pertimbangan politik”.

“Oleh karena ini, berbagai lembaga kesehatan di banyak negara tidak mengerti situasi terkini, kebijakan pencegahan dan langkah-langkah karantina perbatasan Taiwan dari informasi yang disediakan oleh WHO,” kata Ou. “Ini menunjukkan apa yang dikatakan WHO dalam pernyataannya bahwa organisasi itu belajar dari semua wilayah, termasuk Taiwan, untuk membagikan ‘langkah terbaik’ dengan dunia berbeda dari fakta sebenarnya.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *