RI Minta DK PBB Tolak Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

RI Minta DK PBB Tolak Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

RI Minta DK PBB Tolak Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

RI Minta DK PBB Tolak Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel- Indonesia menganjurkan semua negara terutama negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel.

Rencana pencaplokan resmi itu dijadwalkan yang berlangsung pada 1 Juli mendatang.

“Pilihan ada di tangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak.

Di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional?” tanya Retno kepada Menteri Luar Negeri anggota DK PBB dalam rapat darurat virtual pada Rabu (24/6).

Rapat yang khusus membahas rencana aneksasi Israel itu dilakukan oleh Indonesia, Tunisia, dan Afrika Selatan yang sama-sama menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Dalam rapat tersebut, Retno menegaskan sudah terlalu lama rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk.

Menurutnya, aneksasi Israel semakin mengancam masa depan negara Palestina, bahkan perdamaian di wilayah Timur Tengah.

Selain itu, Retno menuturkan membiarkan aneksasi Israel terjadi sama saja memperbolehkan tindakan pengambilan wilayah oleh suatu negara yang selama ini merupakan bentuk pelanggaran internasional.

“Memperbolehkan aneksasi artinya membuat presiden menguasai wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan legal dalam hukum internasional.

Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum Internasional melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah illegal,” ujar Retno melalui rilis Kementerian Luar Negeri RI.

Retno menuturkan rencana aneksasi Israel adalah ujian kredibilitas dan legitimasi DK PBB di mata dunia internasional.

Menurutnya, penting bagi badan PBB ini untuk ikut cepat ambil langkah yang sejalan dengan Piagam PBB.

Retno menegaskan siapa saja yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional diminta pertanggungjawaban di hadapan DK PBB.

“Tidak boleh adanya standar ganda,” kata Retno.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berjanji akan mengambil wilayah Tepi Barat yang sudah berdiri permukiman Yahudi di Yerikho dan Lembah Yordania.

Gagasan tersebut sudah diutarakan sejak adanya kampanye pemilu Israel putaran ketiga.

Netanyahu berencana menjelaskan rencana pengambilan wilayah Yerikho dan Lembah Yordania pada 1 Juli mendatang.

Israel telah menduduki wilayah Tepi Barat secara ilegal setelah memenangkan Perang Enam Hari pada 1967.

Sejak itu Israel telah mendirikan puluhan ribu permukiman yang menampung lebih dari 400.000 warga Israel dalam beberapa waktu terakhir.

Selama ini komunitas Internasional menganggap pendudukan Israel di Tepi Barat merupakan langkah ilegal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *