PPP Bubarkan Lembaga Lainnya yang Tidak Efektif

PPP Bubarkan Lembaga Lainnya yang Tidak Efektif

PPP Bubarkan Lembaga Lainnya yang Tidak Efektif

PPP Bubarkan Lembaga Lainnya yang Tidak Efektif – Fraksi dari PPP DPR RI menyampaikan untuk pandangan terkait pembubaran 18 lembaga oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sekretaris PPP Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan keputusan Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga patut diapresiasi sebagai wujud awal langkah efisiensi anggaran di tengah pandemi covid-19.

“Sebagaimana kita ketahui perekonomian sedang lesu, anggaran tersedot ke Covid-19 sehingga harus dilakukan efisiensi,” kata Awiek dalam keteranan tertulis.

Waketum DPP PPP itu menyebut, lembaga yang di bubarkan itu mayoritas lembaga yang tidak maksimal dan tidak berhubungungan langsung dengan kebutuhan rakyat.

“Ada yang menyebut sebagai lembaga receh. Makanya karena receh dan membebani anggaran itulah patut dibubarkan. Hal ini sekaligus menunjukkan ketegasan dan keseriusan Jokowi menata lembaga yang anggarannya bersumber APBN,” jelasnya.

Sementara terhadap pegawai di 18 lembaga tersebut, ia menilai harus dilakukan secara proporsional. Seperti dialihkan ke instansi lain atau skema lain yang dipersiapkan secara matang oleh pemerintah

Ia juga mendukung Jokowi membubarkan lembaga lain yang juga tidak efektif.

“Kami berharap presiden Jokowi juga tidak berhenti pada 18 lembaga, namun juga menyasar lembaga lain yang tidak efektif yang dirasakan tidak terlalu bermanfaat bagi publik,” ucapnya.

Politikus PPP itu mencontohkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dukungan PBNU terhadap BPIP disampaikan saat mengusulkan perubahan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU BPIP.

“Kita hormati saja. Itu kan bukan satu-satunya pendapat di tengah masyarakat,” ujar Arsul.

Lebih lanjut, Arsul menyebut Fraksi PPP akan mengikuti pembahasan RUU BPIP. Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, PPP baru akan menyatakan sikap terkait RUU yang diajukan pemerintah sebagai perbaikan RUU HIP itu.

Perpres Pembubaran

dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan tersebut diteken Jokowi pada Senin, 20 Juli 2020.

Salah satunya, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Tugas dan fungsinya diahlikan ke Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, pembubaran 18 lembaga negara tidak dilakukan atas dasar refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Tidak, kita pendekatannya tidak pendekatan anggaran. Kecil sekali (pertimbangannya jika pakai pendekatan anggaran),” ujar Tjahjo dalam sebuah tayangan video di YouTube.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *