Pengusaha soal Royalti Putar Musik: Tidak Pas untuk Saat Ini

Pengusaha soal Royalti Putar Musik: Tidak Pas untuk Saat Ini – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai keputusan pemerintah untuk menarik royalti putar lagu di restoran, kafe, hotel, dan tempat usaha lainnya tidak pas dlakukan saat ini.

PHRI menilai keputusan pemerintah untuk menarik royalti musik di restoran, kafe, hotel, dan tempat usaha lainnya tidak pas dilakukan saat ini.

Mengutip dari  bienvenueabord-lefilm.com Sekretaris Jendral PHRI Maulana Yusran mengungkap masih banyak usaha, terutama perhotelan dan restoran, yang belum pulih dari dampak pandemi.

“Pungutan itu kalau sasarannya hotel restoran ya enggak pas d situasi sekarang, bukan masalah besar kecil. Kalau bicara pariwisata, hotel dan resto situasi sekarang lebih besar pengeluaran dari pendapatan,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/4).

Untuk pungutan hotel, ia menyebut sebetulnya aturan bukan barang baru. Sejak 2016, ia menyebut pihaknya sudah memiliki kesepakatan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pembayaran royalti dhitung sejumlah kamar yang dmiliki hotel. Walau tak dapat merinci lebih jauh terkait mekanisme pungutan yang dlakukan LMKN, namun ia menyebut masih banyak yang harus dbenahi oleh pemerintah sebelum memungut royalti.

Misalnya saja, ia menyebut ada masalah internal kala dilakukan transisi kelembagaan pemungut royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi LMKN pada 2014 menuju 2016.

Dari pengalamannya, mekanisme penarikan royalti tidak sederhana, dari merumuskan kewenangan lembaga pemerintah, persetujuan dengan pemilik cipta, hingga pungutan ke dunia usaha yang mungkin memiliki dampak ke pelanggan.

Da mengingatkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan hingga terperinci, jangan sampai memberatkan usaha yang sebetulnya tidak mendatangkan pendapatan dari pemutaran lagu.

Maulana menyebut berbagai fasilitas hiburan hotel yang dsedakan biasanya sudah membayarkan royalti karena menggunakan penyeda jasa legal. Sehingga, ia tidak setuju jika hotel harus membayar dua kali.

“Kami sampaikan lagu dputar itu kan lagu yang dbeli bukan bajakan, yang dbeli sudah melalui kanal tertentu yang berbayar. Itu harus dpikirkan karena memberatkan,” kata da.

Ia menilai pemerintah tidak boleh memukul rata semua usaha .  untuk usaha yang tidak mendatangkan pendapatan (revenue) dari pemutaran lagu, seharusnya tidak mendapat

perlakuan sama dengan bentuk usaha yang mengandalkan musik, seperti karaoke dan konser.

Seperti restoran dan hotel, ia menyebut pemutaran lagu hanya pelengkap guna menghidupkan suasana dan bukan lagu yang djual kepada pelanggan.

Jika nanti akan mulai memungut royalti hingga ke restoran kecil, ia menyebut tidak boleh ada dskriminasi terhadap usaha lain. Taksi misalnya yang juga memutar lagu juga seharusnya membayarkan royalti.

“Dulu yang disasar hotel besar saja, sekarang restoran, bagaimana dengan taksi? Apa itu sudah konkret?” ujarnya.

Idealnya, ia menyebut memang pemilik cipta karya seni mendapatkan royalti dari pemakaian karya mereka, namun hingga saat ini da menilai masih banyak yang harus dbenahi pemerintah secara internal sebelum ketentuan dberlakukan.

Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sutrisno Iwantono menyebut pada prinsipnya PHRI mengikuti peraturan yang dtetapkan pemerintah. Soal royalti, ia menyatakan masih mempelajari hal tersebut.

Tapi ia menyayangkan keputusan dambil saat ini, ketika usaha masih susah, bila daksakan ia khawatir usaha bakal kian terpuruk. Ia meminta pemerintah untuk mencari waktu yang lebih tepat ketika usaha sudah pulih dari dampak virus corona.

“Kurang tepat dari sisi waktu walau karena kami memutar lagu orang ya ada kewajiban itu (bayar). Cuma sekarang lagi susah, pandemi, ekonomi masih terpuruk,” katanya. Pengusaha soal Royalti Putar Musik: Tidak Pas untuk Saat Ini

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatur pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang dgunakan para pengguna lagu atau musik d karaoke, bioskop, restoran, kafe, pub, kelab malam dan dskotek.

Kewajiban ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik. Dalam beleid yang dteken Jokowi pada 30 Maret lalu tersebut, kewajiban tertuang dalam Pasal 3 ayat 1.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *