Pakar HTN: Presidential Threshold Ditiadakan Sejalan dengan Spirit Konstitusi

Pakar HTN: Presidential Threshold Ditiadakan Sejalan dengan Spirit

Pakar HTN: Presidential Threshold Ditiadakan Sejalan dengan Spirit Konstitusi

Pakar HTN: Presidential Threshold Ditiadakan Sejalan dengan Spirit Konstitusi – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Fahri Bachmid SH MH menilai, presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen sangat tidak sejalan dengan spirit konstitusi dan inkonstitusional.

Menurutnya, ambang batas itu sebaiknya 0 persen. Ke depannya, jika norma serta pranata presidential threshold masih tetap dipertahankan dalam rumusan RUU Pemilu, dan pada saat yang sama ada warga negara yang berkehendak men-challenge ke pengadilan.

Maka kami berharap MK sebagai penjaga konstitusi dapat mengubah pendiriannya untuk tidak lagi mentolerir adanya pelanggaran konstitusi oleh penyelengara negara, termasuk DPR dan pemerintah yang sedang mengodok RUU Pemilu ini,” ujar Fahri Bachmid.

Menurut Fahri Bachmid, jika PT ditiadakan maka rakyat akan memiliki banyak pilihan sosok capres yang berkualitas dan negarawan.

Untuk itu, sistem yang dibangun terkait ambang batas capres ini harus lebih akomodatif dan hal itu juga untuk menghindari politik bercorak oligarkis.

Dia menambahkan, meniadakan ambang batas capres sangat penting untuk menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis dan penegakan supremasi konstitusi serta paham konstitusionalisme yang dianut saat ini.

“Ini merupakan pranata serta norma yang sangat oligarkis dan tidak sejalan dengan spirit konstitusi,” tegas Fahri Bachmid,

Dia menyebutkan, mestinya MK sebagai the guardian of the constitution tidak boleh mentolerir pelanggaran konstitusi yang sedemikian rupa.

Dan jika ada kelompok warga negara yang hendak melakukan judicial review untuk menegakkan konstitusi.

Fahri berharap MK sebagai the sole interpreter of constitution dapat membangun tafsir yang sejalan dengan rumusan original intent sebagaimana makna hakiki dari rumusan dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Sebah, pada esensinya syarat pengajuan pasangan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Menurutnya, hal itu tidak perlu ditafsirkan lain yang sifatnya distorsif dari makna serta teks konstitusi yang sangat terang dan jelas.

“Jika Pemerintah dan DPR tetap mempertahankan rezim presidential threshold (PT) dalam RUU Pemilu ini tentunya sangat destruktif dan merusak tatanan demokrasi kita. Presidential threshold adalah barang haram yang wajib ditiadakan,” tegas Fahri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *