KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi di Sewa Helikopter

KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi di Sewa Helikopter

KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi di Sewa Helikopter

KPK Selidiki Dugaan Gratifikasi di Sewa Helikopter, – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, Dewas perlu melibatkan Kedeputian Penindakan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.

“Hal ini penting, setidaknya untuk melihat lebih jauh, apakah ada potensi penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu.

1. Jika terbukti, bisa ditingkatkan ke penyelidikan

Kurnia mengatakan, ketika nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup penerimaan gratifikasi dalam bentuk transportasi mewah, maka pemeriksaan etik tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan, bahkan penyidikan.

“Ketika nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup akan penerimaan gratifikasi dalam bentuk transportasi mewah, pemeriksaan etik tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan, bahkan penyidikan,” lanjut Kurnia.

2. Dewas dilarang menutup diri terkait pemeriksaan Firli Bahuri

Selain itu, proses pemeriksaan terhadap Firli harus menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat. Kurnia menjelaskan, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan, Dewas dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan, berasaskan nilai akuntabilitas dan kepentingan umum.

“Ihwal pertanggungjawaban kepada publik juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK. Oleh karena itu, Dewas dilarang menutup diri atas proses dan hasil pemeriksaan terhadap Firli Bahuri,” kata Kurnia.

3. Model pembuktian jangan hanya mengandalkan pengakuan Firli

Kurnia menuturkan, model pembuktian yang dilakukan oleh Dewas diharapkan tidak hanya mengandalkan pengakuan dari Firli saja. Dalam konteks ini, kata Kurnia, materi pemeriksaan akan menyoal penggunaan moda transportasi mewah yang digunakan oleh Firli.

“Untuk itu, Dewas mesti terus menggali. Jika pengakuan terperiksa menyebutkan bahwa penggunaan transportasi itu berasal dari uang pribadi atau gaji, maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah metode pembayaran apa yang digunakan? Apa melalui pembayaran tunai atau menggunakan jasa perbankan?,” tuturnya.

“Lalu perihal bukti, semestinya terperiksa harus bisa memperlihatkan bukti pembayaran otentik kepada majelis pemeriksa. Tujuannya, agar Dewas bisa mendapatkan kebenaran material atas proses pemeriksaan ini,” sambung Kurnia.

Sebelumnya, Firli Bahuri menjalani sidang dugaan pelanggaran etik yang digelar Dewas KPK pada Selasa, 25 Agustus 2020. Dalam sidang itu, Dewas menghadirkan saksi sekaligus pelapor yakni, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi, Boyamin Saiman. Namun, karena seluruh saksi terkait belum hadir, sidang akan dilanjutkan pada Senin, 31 Agustus 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *