Konsep RUU BPIP Berbeda dengan HIP

Konsep RUU BPIP Berbeda dengan HIP

Konsep RUU BPIP Berbeda dengan HIP

Konsep RUU BPIP Berbeda dengan HIP – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Puan menjelaskan bahwa konsep dari RUU BPIP yang diberikan oleh pemerintah berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan berisikan substansi yang telah ada di Perpres yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat jadi substansi RUU BPIP.

Pemerintah melalui utusannya menyerahkan konsep Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) ke DPR. Konsep RUU BPIP dimaksudkan untuk memperkuat BPIP yang selama ini pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kami pimpinan DPR baru saja menerima wakil pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas bersama atau mendapat masukan dari masyarakat,” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Puan menjelaskan, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan subtansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU ini berisikan subtansi yang telah ada dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi subtansi RUU BPIP.

“Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan subtansi terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal,” kata Puan.

Puan menegaskan, subtansi pasal pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat Pancasila dan lainnya sudah tidak ada lagi dalam konsep RUU BPIP.

Kemudian, Mahfud MD secara resmi menyerahkan dokumen yang berisikan lampiran konsep mengenai RUU BPIP kepada Puan Maharani di hadapan para pimpinan DPR, dan juga pejabat pemerintahan.

Sekadar diketahui dalam penyerahan itu turut pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Belum Akan Langsung Dibahas

“Dalam konsideran mengingat sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme,” terang Puan.

Puan mengatakan, DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas. Akan tetapi akan terlebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut.

“DPR bersama pemerintah akan membahas RUU BPIP apabila DPR dan pemerintah sudah mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa sehingga lahirnya UU BPIP menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP,” kata Puan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *