Ketersediaan Vaksin COVID Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Ketersediaan Vaksin COVID Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Ketersediaan Vaksin COVID Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Ketersediaan Vaksin COVID Penting untuk Pemulihan Ekonomi, – Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta berharap ketersediaan vaksin untuk mengatasi virus Covid-19 bisa segera diadakan pada akhir tahun 2020 atau paling lambat awal tahun depan.

Vaksin menurutnya menjadi senjata ampuh bagi percepatan penanganan Covid-19 sekaligus kunci untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang saat ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketersediaan vaksin akan sangat berperan penting dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, vaksin tersebut juga akan membantu proses pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Group of Twenty (G20), yang diselenggarakan secara virtual.

“Ketersediaan dan akses atas vaksin sangat penting dalam penanganan COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resmi seperti dikutip http://ratutogel.com/, Sabtu.

Pentingnya kekompakan dalam mendukung riset, produksi hingga distribusi vaksin COVID-19

Dalam pertemuan tersebut, ditegaskan kembali akan pentingnya aksi bersama dalam mendukung R&D, produksi, dan distribusi COVID-19 tools (diagnostik, terapi, dan vaksin).

Tujuannya, untuk mendukung akses yang merata dan terjangkau bagi semua. Misalnya, imunisasi yang dipandang sebagai barang publik global (global public good) dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemik COVID-19.

Negara-negara G20 juga menekankan pentingnya pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) bagi negara-negara berkembang guna meningkatkan daya tahan, kesiapan, dan respons dari sistem kesehatan terhadap pandemik.

Negara-negara G20 sepakat memperpanjang program penundaan pembayaran utang

Dalam pertemuan itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat memperpanjang implementasi program penundaan pembayaran kewajiban utang bagi negara-negara miskin (low income countries). Melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI) sampai akhir Juni 2021, guna membantu negara-negara miskin dalam merespons pandemik COVID-19.

Dalam pertemuan IMF-WB Spring Meeting 2021 mendatang, G20 akan membahas opsi perpanjangan DSSI untuk enam bulan berikutnya (hingga Desember 2021). Apabila perkembangan situasi perekonomian dan keuangan dunia masih membutuhkan fasilitas DSSI.

Negara-negara anggota G20 juga sepakat melanjutkan kerja sama di bidang perpajakan

Selain itu, G20 juga berkomitmen dalam melanjutkan kerja sama bidang perpajakan. Pandemik COVID-19 telah mempengaruhi perkembangan pembahasan perpajakan terkait ekonomi digital.

G20 menyambut baik laporan mengenai Blueprint Pilar 1 dan Pilar 2 yang telah disetujui. Untuk disampaikan kepada publik (public release) oleh G20/OECD Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Blueprint ini dipandang sebagai basis yang kuat untuk melanjutkan pembahasan atas isu-isu yang masih tersisa. Dan diharapkan kesepakatan global akan dapat dicapai pada pertengahan tahun depan.

“Indonesia menyambut baik Blueprint Pilar 1 dan Pilar 2 sebagai fondasi untuk mencapai konsensus global. Penerimaan perpajakan sangat penting bagi semua negara. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mencapai konsensus global yang efisien, sederhana, setara, dan transparan. Yang dapat meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara perkembangan/transformasi teknologi dengan rezim perpajakan saat ini,” ujar Sri Mulyani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *