Jangan Ada Pihak Main Politik di Publik

Jangan Ada Pihak Main Politik di Publik

Jangan Ada Pihak Main Politik di Publik

Jangan Ada Pihak Main Politik di Publik – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode Kabinet Kerja, Susi Pudjiastuti angkat bicara saat disinggung soal keterkaitan protesnya dengan pandangan kepentingan politik dengan Menteri KKP, Edhy Prabowo.

Meski tak lagi menduduki kursi pemerintahan, Susi Pudjiastuti masih santer menyuarakan pendapatnya soal kebijakan-kebijakan KKP periode Kabinet Indonesia Maju.

Banyak asumsi publik yang menyebut bahwa sikap Susi Pudjiastuti ini serta merta hanya untuk mencari perhatian pemerintah lantaran tak lagi masuk dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu.

Dalam kunjungannya ini Edhy mengatakan, siap pasang badan memberikan sejumlah kebijakan untuk kesejahteraan nelayan. Meski saat ini banyak kebijakannya menuai pro dan kontra di kalangan tertentu.

Edhy menegaskan, bagi kelompok yang tidak setuju dengan kebijakannya, bisa memberi masukan tanpa perlu melakukan protes dan bermain politik di publik, serta tidak perlu terkenal di atas penderitaan orang lain.

Menteri harus membela dan siap tangani keluhan nelayan

Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga mempersilahkan siapa pun untuk memaki dan menghinanya. Termasuk menggambar dirinya dengan gambar yang paling buruk, yang belum pernah dilihat orang.

“Saya tidak akan peduli dengan hal-hal tersebut. Selama saya yakin, kebijakan yang saya ambil dapat membuat kehidupan nelayan semakin baik dan memudahkan nelayan. Bukan sekadar yakin, karena di belakang saya banyak ahli-ahli perikanan,” ucap Edhhy.

Berjanji tidak ada lagi nelayan yang tidak diperhatikan

Adapun kedatangannya ke Tegal, Edhy mengungkapkan, untuk menjalankan perintah Presiden.

“Kehadiran saya ke sini menjalankan perintah Presiden, untuk membangun komunikasi dengan nelayan. Ke depan tidak ada lagi nelayan yang tidak diperhatikan. Setiap ada secuil keluhan dari nelayan, itu menjadi tugas menteri. Ada masalah apa, menteri harus membela,” ucap Edhy.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bidang Keuangan dan Pembangunan itu menjelaskan, selain membangun komunikasi, kehadirannya di Kota Bahari juga sekaligus untuk menunaikan perintah Presiden membangun sektor perikanan budidaya.

Soal alat tangkap yang dilarang, harus ada penggantinya agar nelayan tetap bisa bekerja

Soal pembangunan komunikasi, Edhy mengaku hal itu berhubungan erat dengan nasib nelayan perikanan tangkap.

Alat tangkap yang tidak diperbolehkan, menurutnya harus jelas pelarangannya. Termasuk ditegaskan pula alat tangkap penggantinya.

“Alat tangkap yang tidak boleh, harus ada jalan keluarnya yang tidak boleh itu penggantinya apa. Jangan dilarang lantas disuruh mati kita di sini. Saya tahu, ada yang tidak boleh kita lakukan dan merusak lingkungan,” bebernya.

Nelayan menyatakan siap diatur oleh KKP

Dikemukakan Edhy, jauh beberapa waktu lalu pihaknya telah menemui sebagian besar nelayan yang mewakili kelompok cantrang, nelayan kecil, dan nelayan besar. Dari semua kelompok nelayan tersebut, mereka menyatakan siap diatur tetapi tidak mau dihilangkan.

“Diskusi panjang sudah terjadi. Sekarang waktunya menjalankan keputusan,” ujar Edhy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *