HIP Ditolak, Pimpinan MPR Usulkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

HIP Ditolak, Pimpinan MPR Usulkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

HIP Ditolak, Pimpinan MPR Usulkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

HIP Ditolak, Pimpinan MPR Usulkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila-  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan para pimpinan MPR RI sepakat untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Kata Bamsoet, yang sebetulnya diperlukan saat ini sebuah undang-undang teknis yang berguna untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan fungsi dan tugas Sosialisasi dan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP dan juga MPR RI.

“Bukan mengutak-ngatik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsensus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan, untuk urusan ideologi tidak boleh ada keragu-raguan. “Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme,” sebut Bamsoet melalui keterangan tertulisnya yang diterima olwh wartawan , Jumat (19/6/2020) siang.

Kata Bamsoet, pimpinan MPR meminta diadakanya pengubahan nama dan substansi hukum dari RUU HIP jika ingin dilanjutkan pembahasannya.

Bamsoet mengusulkan, nama RUU itu bisa Diganti dengan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan dihapusnya seluruh tafsir-tafsir yang ada dalam pasal-pasal RUU tersebut yang telah menyebabkan polemik dan penolakan publik. Bahkan, Bamsoet menyebut dirinya dan pimpinan MPR yang lain–Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani–sanggup menyiapkan usulan rancangan itu.

“Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR RI,” pungkasnya.

Menkopolhukam Mahfud MD menampaikan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Mahfud mengatakan keputusan tersebut diambil langsung oleh Jokowi usai memimpin rapat terbatas dengan para menteri, Selasa (16/6/2020).

“Sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut,” jelas Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (16/6/2020). Pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP ini untuk lebih dulu berdialog dan menyerap aspirasi publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *