DPR Setujui Anggaran Kemenko Perekonomian 2021
DPR Setujui Anggaran Kemenko Perekonomian 2021, – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di dalam APBN 2021. Persetujuan itu diambil usai kesepakatan para anggota Banggar.
“Bisa disetujui pagu terhadap dua menko?” tanya Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Ruang Rapat Banggar, Jakarta, Selasa.
Melansir dari https://superbandar.live/, Secara total, pagu anggaran Kemenko Perekonomian untuk TA 2021 sebesar Rp393,3 miliar. Atau turun sebesar Rp16 miliar dari pagu anggaran TA 2020 yang sebesar Rp409,4 miliar.
Komposisi anggaran tersebut terdiri dari: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp186 miliar (47,3 persen) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp207,3 miliar (52,7 persen).
“Setuju,” saut para anggota Banggar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp50 miliar. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk komite kebijakan dan sekretariat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pagu anggaran Kemenko Perekonomian terus turun sejak 2019
Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian sejak 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan, khususnya untuk program koordinasi. Sedangkan, program dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan CPNS baru. Pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.
Postur anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021 berdasarkan jenis belanja terbagi atas: Belanja Pegawai (Rp118,5 miliar). Belanja Barang (Rp269 miliar), dan Belanja Modal (Rp5,72 miliar). Hal ini dapat dibandingkan dengan postur di TA 2020 yaitu: Belanja Pegawai (Rp116 miliar), Belanja Barang (Rp286 miliar), dan Belanja Modal (Rp7,3 miliar).
Belanja barang meningkat dan belanja modal menurun karena ada perubahan pos belanja dari belanja modal menjadi belanja barang (dalam bentuk sewa kendaraan dinas, laptop, ruangan kantor, dan lain-lain) sehingga lebih efisien.
Kemenko ajukan penambahan anggaran untuk Komite Penanganan COVID-19 dan PEN
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Banggar mengatakan, usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
“Pasalnya, saat ini masih belum terakomodasi dalam Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021. Sehingga, pagu alokasi anggaran itu meningkat menjadi Rp443,3 miliar dari semula sebesar Rp393,3 miliar,” ujarnya dalam keterangan resmiT Selasa.
